Rabu, 19 Maret 2014 | 05:19 WIB
JAKARTA,
KOMPAS.com — Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan tenggat waktu baru untuk PT Jakarta
Monorail (JM) memenuhi persyaratan sebelum penandatanganan perjanjian kerja
sama proyek monorel. Pembahasan rencana bisnis baru untuk proyek itu pun belum
rampung.
"Kami belum tahu kapan, karena harus melihat keseluruhan bussines plan dan disesuaikan dengan PKS. Progress-nya kan harus berdasarkan kajian," kata Kepala Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti di Balaikota Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Selain itu, kata Endang, Pemprov DKI belum membicarakan rencana bisnis tersebut dengan PT JM karena pembahasan baru dilakukan di internal Pemprov DKI. Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup rancangan stasiun, nilai investasi, dan target penumpang. "Pak Gubernur masih perlu hitungan," kata dia.
Seperti diberitakan, syarat-syarat perjanjian kerja sama yang diminta Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada PT Adhi Karya.
Proyek pembangunan monorel Jakarta dimulai pada 2004. Namun, pada 2007 pembangunannya terhenti. Pada 2012, PT Adhi Karya memutuskan tidak lagi menangani proyek tersebut. Proyek pun dilanjutkan oleh Ortus Holding.
"Kami belum tahu kapan, karena harus melihat keseluruhan bussines plan dan disesuaikan dengan PKS. Progress-nya kan harus berdasarkan kajian," kata Kepala Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti di Balaikota Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Selain itu, kata Endang, Pemprov DKI belum membicarakan rencana bisnis tersebut dengan PT JM karena pembahasan baru dilakukan di internal Pemprov DKI. Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup rancangan stasiun, nilai investasi, dan target penumpang. "Pak Gubernur masih perlu hitungan," kata dia.
Seperti diberitakan, syarat-syarat perjanjian kerja sama yang diminta Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada PT Adhi Karya.
Proyek pembangunan monorel Jakarta dimulai pada 2004. Namun, pada 2007 pembangunannya terhenti. Pada 2012, PT Adhi Karya memutuskan tidak lagi menangani proyek tersebut. Proyek pun dilanjutkan oleh Ortus Holding.
SUMBER :
PENDAPAT / OPINI
:
Menurut saya , seharusnya
pemerintah lebih berpikir jauh dalam mengatasi hal ini. Pembangunan ini tidak
boleh terhenti begitu saja. Jika pembangunan terhenti namyak masyarakat yang
akan mengalami kesusahan karena hal itu. Jika pemerintah belum memiliki kepastian bagaimana masa depan proyek monorel tersebut seharusnya pemerintah jangan mulai membangun dahulu. Karena belum memiliki perencanaan yang matang. Dengan terhentinya proyek ini tidak akan menimbulkan dampak positif melainkan dampak negative.
Dampak negative yang dihasilkan antara lain kepdatan jalan dan kemacetan akibat pembangunan megaproyek monorel . Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat dan penduduk Jakarta sangat banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan kondisi ini banyak masyarakat yang ingin menggunakan jalan umum Ibukota , tetapi dengan adanya pembangunan monorel ini jalam umum tidak bisa dipakai sepenuhnya karena terhalang pembangunan megaproyek monorel.
Kondisi ini sangat dikeluhkan hampir semua masyarakat ibukota . Dengan kondisi seperti itu jalan umum akan bertambah macet dari sebelumnya.Dan Hal itu sangat tidak disukai oleh Masyarakat umum.
Cukup Sekian kata – kata dari saya dan saya ucapkan
TERIMA KASIH…
